Tragedi Kanjuruhan Malang: Tegakkan Hukum Pidana, Stop Gas Air Mata, & Amankan Teknis Pertandingan

Sebelumnya penulis* mengucapkan turut berduka cita sedalamnya atas peristiwa besar terkelam sepanjang sejarah sepak bola di Indonesia yaitu meninggalnya sebanyak tidak kurang dari 130 orang (baik Supporter Arema FC dan 2 anggota Polri) di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur pada Hari Sabtu Tanggal 1 Oktober 2022 yang menjadi duka cita yang mendalam negeri ini dan insan sepak bola Nasional juga Internasional, saya mendoakan arwah para Almarhum diterima disisi Allah SWT.

Sehubungan dengan tragedi Kanjuruhan yang luar biasa tersebut, maka saya selaku pecinta sepak bola dan seorang Advokat/Pengacara turut memberikan aspirasi penegakan hukum yaitu sebagai berikut:

1. Mengaspirasikan kepada Bapak Menkopolhukam RI (Ketua TGPF Kanjuruhan) agar meminta Kapolri untuk menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Pidana (Lex Generalis) Penganiayaan (Pasal 351, 354), dan juga Pasal 359 KUHP yaitu Kealpaan yang menyebabkan Kematian, maupun penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lex Specialis) tidak  terbatas kepada Pencopotan terduga Oknum Pimpinan atau Anggota Polri/TNI yang bertugas di Kanjuruhan Malang, tapi juga terhadap Oknum Panitia maupun Keamanan yang diduga  menutup pintu gerbang keluar yang menyebabkan banyaknya Supporter Arema yang terjebak tidak bisa keluar (hingga mereka menjebol tembok untuk menyelamatkan diri). Selain itu, saya meminta agar para pelaku diterapkan pidana tambahan berupa denda guna pemberian Restitusi yang adil kepada Keluarga Korban, mengingat banyaknya ratusan korban yang masih dirawat;

2. Mengaspirasikan kepada Bapak Kapolri untuk men-Stop Penggunaan Gas Air Mata pada Pengamanan pertandingan Sepak Bola berdasarkan FIFA Stadium Safety and Security, Pasal 19 No. B, yaitu agar dengan melakukan revisi Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, agar kiranya lebih terukur dan mengedepankan Keselamatan jiwa Rakyat Indonesia, tidak terbatas dalam penanganan Sepak Bola namun termasuk Unjuk Rasa umum, dan pengamanan lainnya. Selain itu, saya memohon kepada Bapak untuk menggunakan gas air mata model lama (model/tipe tahun 2010 ke bawah) dan men-Stop penggunaan gas air mata model baru, karena saya pernah terkena dan merasakan sangat pedih, menyesakkan paru-paru dan sangat keras, lama untuk disembuhan;

3. Mengaspirasikan kepada Bapak Ketua PSSI agar mengevaluasi Standar Teknis keamanan stadion (lebarnya Pintu masuk, Pengamanan) medis dan koordinasi berjalannya pertandingan guna kemaslahatan berlangsungnya Liga dan Insan Sepak Bola Nasional, serta nama baik di mata Internasional.

*Penulis: Benu Pangestu

Penolakan Ustadz Abdul Somad oleh Singapura: Diskriminasi Singapura dan Pembiaran Pemerintah Indonesia

Oleh: Benu Pangestu (Alumnus Universitas Islam Negeri Jakarta)

Ustadz Abdul Somad (UAS), Ulama Indonesia, ditolak masuk ke negara kota Singapura pada Senin, 16 Mei 2022 di Terminal Feri Tanah Merah, karena kriteria not eligible (tidak memenuhi syarat). Padahal menurut Kepala Imigrasi Kelas I Batam ia sudah clear: "Untuk keberangkatan, dokumen keimigrasian yang digunakan UAS lengkap. Untuk itu berangkat dari Batam ke singapura kemarin tidak ada masalah," ujar Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Batam, Subki Miuldi di Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagaimana dilansir dari Antara pada Selasa (17/5/2022). Pada klarifikasi yang telah Ustadz Somad sampaikan ke banyak media, ia pun sudah melengkapi semua dokumen yang diperlukan dan bertujuan untuk wisata. Pada saat diintrogasi, UAS juga sempat ditahan di ruangan kecil selama 1 jam dan dipisahkan dari 6 orang anggota keluarga termasuk bayinya.

Abdul Somad tidak memiliki status hukum kriminal apapun di Indonesia, tidak ada diputus bersalah oleh Pengadilan di Indonesia, termasuk tidak ditetapkan Red Notice oleh Pemerintah Indonesia untuk dicekal keluar negeri. Namun singapura dengan subjektif dan argumentasi awal yaitu tidak memenuhi syarat, kemudian menyusul beberapa hari kemudian barulah muncul alasan baru dari Kementerian Dalam Negeri singapura bahwa UAS berfaham ekstrimisme dan segregasi tanpa tahu kajian objektif dari ceramah tersebut. Padahal, Ustadz Somad sudah pernah berceramah di berbagai markas Kepolisian Daerah RI, di markas besar Angkatan Darat, di hadapan Ketua DPR MPR dan DPD RI, bahkan biasa berceramah sampai ke negara Malaysia dan Brunei Darussalam (dijadikan Profesor Tamu). Penolakan terhadap UAS  yang memiliki follower jutaan orang ini, justru dapat menjadi bumerang bagi pariwisata singapura.

Duta Besar RI di Singapura Suryopratomo menyatakan sudah mengirimkan Nota Diplomatik untuk mempertanyakan hal tersebut, begitupun protes keras dari banyak kalangan termasuk DPR RI, dan khususnya umat Islam di Indonesia. Namun, Pemerintah Pusat RI khususnya Kementerian Luar Negeri terlihat bersikap membiarkan hal tersebut, terlihat dari tidak adanya upaya protes dari otoritas Pemerintah Pusat RI, maupun Kemenlu untuk sekedar memanggil Duta Besar Singapura untuk Indonesia sekalipun. Berbeda terbalik ketika pada tahun-tahun sebelumnya dimana Pemerintah RI mengadvokasi kasus-kasus TKI yang divonis mati diluar negeri. Namun perlakuan berbeda diterima oleh Ustadz Dr. Abdul Somad, Dosen Universitas Islam Negeri Riau dan alumnus S-3 Oumdurman Islamic University, Sudan, itu diketahui merupakan seorang Ulama yang tegas beragama Islam dan kritis terhadap Pemerintah. Padahal, Undang-Undang Dasar RI  mengamanatkan perlindungan hukum dan melarang diskriminasi terhadap seluruh Warga Negara.

Berkaitan dengan kasus UAS, Ustadz KH. Muhammad Cholil Nafis (Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat, Bidang Dakwah. Yang juga merupkan pimpinan di PBNU) juga pernah mengalami hal diskriminasi di singapura. Ia menyatakan: "saya pernah tahun 2007 dari Malaysia naik kereta ke singapore diintrogasi 2 jam lebih di imigrasi karena nama saya di paspor awalan Muhammad", tulisnya di akun Twitter miliknya pada Rabu (18/5/2022). Hal ini menunjukkan, singapura yang merupakan negara mayoritas Non-Islam menerapkan suatu kebijakan yang diskriminatif bernuansa anti-Islam.

Perlakuan yang diterima oleh Ustadz Abdul Somad dan ulama lainnya merupakan bentuk kesewenangan dan diskriminasi singapura terhadap Islam, jika tidak dilakukan tindakan tegas oleh Pemerintah RI, Kemenlu, dan DPR RI, mungkin saja masalah ini bisa terulang. Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN, dan berpenduduk Islam terbesar, harus dihormati dan diperlakukan secara adil oleh negara manapun.

Prof. Suteki: Rektor ITK Budi Purwokartiko banyak Melanggar Peraturan Hukum Pidana

Profesor. Dr. Suteki, SH (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro) kembali menyampaikan pendapat terkait kasus dugaan Penodaan Agama yang dilakukan oleh Rektor Institut Teknologi Kalimantan Budi Santoso Purwokartiko, Suteki menyatakan: "Jadi, kalau diteliti lebih lanjut, ini nanti banyak peraturan perundang-undangan yang dilanggar, yaitu UU ITE terutama Pasal 28 dan 45. Juga KUHP terkait dengan persoalan penistaan agama, yaitu di Pasal 156a dan atau 157," beber Suteki. 

 

Kalau nanti terbukti dan ada korban dari sikap rasisme itu, tambah dia, tindakan juga bertentangan atau nanti memenuhi unsur-unsur tindak pidana undang-undang penghapusan diskriminasi ras dan etnis di UU 40/2008. "Itu potensi hukum yang dilanggar," tegas Prof. Suteki. Rektor ITK Budi Santosa viral di media sosial gara-gara unggahannya soal penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Dalam akun Facebook miliknya, Budi menuliskan dari 12 mahasiswi yang diwawancarainya tidak satu pun menutup kepala ala manusia gurun (merujuk pada Perempuan Berjilbab).

Sumber https://www.jpnn.com/news/unggahan-rektor-itk-dinilai-berpotensi-hancurkan-masa-depan-generasi-bangsa?page=2